Kasus dLoft, Kota Medan Akan Segera Bentuk Perda Halal

Setelah pada inspeksi mendadak (sidak) ke pusat jajanan siap saji (foodcourt) d'Loft di Thamrin Plaza, ditemukan makanan haram masih bebas berkeliaran dan bercampur dengan makanan halal lainnya,  Komisi C DPRD Medan mulai membahas rencana pembentukan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang sertifikasi dan jaminan produk halal di Kota Medan, Rabu (7/10).

Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan, Balai Besar Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BBPOM) Medan, dan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Medan, turut didatangkan untuk membahas rencana tersebut.

Kepala BBPOM Medan, Ali Bata Harahap, mengatakan, perlu dilakukan peninjauan sebelum membentuk perda tersebut, sebab belum ada turunan peraturan di bawah Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semisal peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri.

"Kesimpulan saya, kita buat perda ini tidak berbenturan dengan UU," ujar Ali.

Beberapa aturan yang juga pendukung pembentukan perda ini adalah PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, dan PP 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Ali memberi contoh Perda Nomor 2 tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur tentang Penataan dan Pengawasan terhadap Produk Halal dan Higienis. Ia bilang, perda tersebut dapat dijadikan contoh.

"Saya rasa kalau kita mengikuti ini, kita tidak akan berbenturan," katanya.

Sidak masih temukan pelanggaran

Sebelumnya, kunjungan Komisi C DPRD Medan berhasil mendapati pengelola Food Court menggabungkan semua stand makanan antara halal dan non halal. Akibatnya konsumen yang tidak mengerti bahasa asing, dikhawatirkan akan memesan jenis makanan non halal yang dijajakan di kawasan itu.

Ketua Komisi C DPRD Medan Salman Alfarisi, menyebutkan pihaknya tidak menghalangi pengusaha yang mau menjajakan makanannya di stand masing-masing. Namun hendaknya pengelola mengatur letaknya antara halal dan non halal.

“Kami meminta pengelola menghargai hak konsumen yang muslim. Kalau digabung, kasihan usaha yang tidak menjual makanan berbahan dasar daging babi,” pintanya.

Dalam keterangan terpisah, pengelola masakan jala-jala nelayan yang berada di areal itu mengaku omset mereka menurun drastis. Akibat dari penggabungan itu, konsumen yang khususnya muslim enggan untuk singgah.

“Sebelum mereka buka stand, rame yang makan bang. Tapi ada yang jual makanan daging babi, jatuh omset kami,” ucap wanita sedikit tambun yang enggan disebut namanya itu.

Hal sama juga dirasakan pengelola Bakso Aan. Menurut pengakuan wanita berjilbab yang biasa menyiapkan pesanan konsumen, banyak tamu yg kabur setelah memesan. Akibatnya, pengelola tidak mengetahui respon dari konsumen yang memesan makanan kepada mereka, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masakan yang dihidangkan, demi menjaga kualitas makanan.

Dikatakan Ali, pengusaha yang mencantumkan label atau penanda halal tanpa izin atau sertifikat dari MUI dapat dikategorikan melakukan tindak pidana.

"Itu manipulatif. Itu termasuk pidana. Ada UU Perlindunhan Konsumen. Untuk pangan yang dikonsumsi di bawah masa 7 hari, tidak wajib daftar. Kalau dia mau mencantumkan logo halal, harus diaudit bersama-sama," katanya, seraya menambahkan agar perda tersebut harus segera dibentuk segera mungkin.

 

sumber : http://www.icmi.or.id/blog/2015/10/kasus-dloft-kota-medan-akan-segera-bentuk-perda-halal