Pansus Hapus Sejumlah Pasal Kode Etik DPRD Medan

Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik DPRD Kota Medan sepertinya membuat langkah aman alias cari aman dengan menghilangkan sejumlah pasal dalam draft kode etik yang tengah dibahas.

Dua pasal yang rencananya dihilangkan adalah soal dibolehkannya menggunakan alat komunikasi dalam rapat dan pasal soal pelaporan kekayaan.

Rapat lanjutan yang dipimpin Ketua Pansus Kode Etik Robby Barus di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Senin (30/3/2015) beragendakan pembahasan pasal-pasal sempat diwarnai debat panjang terutama soal rencana penghapusan sejumlah pasal.

Seperti disamapikan Anggota Pansus Kode Etik Boydo HK Panjaitan yang menilai Pasal 14 pada Bab VIII pada bagian kedua tentang Kekayaan dimana disebutkan dalam pasal tersebut "Anggota DPRD harus melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diantur dalam peraturan perundang-undangan".

"Saya kira pasal ini tidak perlu dihilangkan, karena soal pelaporan ini sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pasal ini hanya mengatur soal etika agar anggota DPRD dalam menyampaikan kekayaan harus jujur dan benar," jelas Boydo di hadapan sejumlah Anggota Pansus Kode Etik DPRD Medan diantaranya, Waginto, Muhammad Nasir, Herry Zulkarnain, Hendra DS, Ahmad Arief, Zulkarnain Yusuf, Beston Sinaga.

Namun Anggota Pansus lainnya menilai pasal tersebut sebaiknya dihilangkan dimana soal pelaporan kekayaan sudah diatur oleh perundang-undangan. 

"Jadi tidak perlu lagi soal pelaporan kekayaan ini diatur di tingkat internal karena itu sudah jelas ada undang-undangnya," jelas Beston Sinaga.

Argumen Beston diamini Anggota DPRD Medan lainnya diantaranya, Zulkarnain Nasution yang menilai pasal ini hanya akan menjadi beban anggota DPRD ke depan. 

"Jadi ini sudah diatur oleh undang-undang kita semua wajib melaporkan harta kekayaan, tidak perlu diatur dalam kode etik karena nantinya akan membebani anggota DPRD Medan sendiri," jelasnya.

Terkait pasal ini, Pansus akhirnya menyetujui pasal ini dihilangkan. 

"Jadi kita setujui pasal ini kita hilangkan," tegas Ketua Pansus Roby Barus sambil mengetuk meja.

Dalam rapat tersebut Pansus juga menyetujui dihilangkannya Pasal 11 pada BAB VI tentang Etika Rapat pada point ke 4 huruf a yang berbunyi "Selama mengikuti rapat Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya rapat".

Dalam rapat tersebut sejumlah anggota pansus beralasan menggunakan alat komunikasi semisal handphone sangat diperlukan menjaga kemungkinan adanya sesuatu yang mendesak dan penting.

"Jadi kita semua sepakat soal isi poin a ini kita hapus," tegas Roby Barus dalam rapat tersebut.

Usai rapat pembahasan pasal-pasal, Ketua Pansus Kode Etik DPRD Medan Robby Barus mengatakan pansus tetap komit menyelesaikan Kode Etik ini pada April mendatang. 

"Jadi kita tetap fokus kode etik selesai April," tegasnya.

Untuk mematangkan Kode Etik ini pansus akan melakukan kunjungan satu kali lagi ke luar daerah. 

"Untuk mematangkan kode etik ini pansus akan melakukan kunjungan ke luar kota," jelasnya.

Robby megatakan, untuk itu pihaknya masih belum menutup kemungkinan akan adanya penambahan pasal. 

"Kalau kemungkinan penambahan pasal masih sangat mungkin. Yang jelas kita akan menyelesaikan Kode Etik ini sesuai yang kita janjikan April mendatang," terangnya.